Ketika Soeharto 'Alergi' dengan Islam dan 'Insya Allah'

Presiden Soeharto. (Foto: Dok. Istimewa) "Mengapa harus pakai Insya Allah?" tanya Soeharto dengan raut seperti terganggu.

Kalimat itu meluncur dalam suatu pertemuan di Markas Kostrad ketika Soeharto ditemui Sekretaris Jenderal Partai Katolik Harry Tjan Silalahi bersama Ketua Pengurus Besar Nadlatul Ulama (NU) Subchan ZE. Mereka berdua adalah orang yang berperan penting pada pengganyangan PKI-Gestapu.

Gambaran pertemuan itu dibukukan Salim Said dalam 'Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto'. Di akhir pertemuan, Subchan menyampaikan rencana aksi massa berikutnya dengan mengucapkan kata Insya Allah. Ketika itulah respons Soeharto terlontar. 

Cerita Soeharto yang tidak senang bahkan antiIslam sejak lama jadi cibiran. Presiden RI ke-2 itu dinilai terancam dengan keberadaan kelompok Islam, yang mendapat dukungan kuat organisasi masyarakat, serta pengaruhnya di pecaturan politik Indonesia.

Sejarawan Anhar Gonggong menganggap bentuk 'ketidaksenangan' Soeharto dengan Islam tak lepas dari pengaruh sosok jenderal itu yang dikenal sebagai Islam abangan atau kejawen.

"Orang ngomong Insya Allah saja dia tidak mau dengar. Tentu ada faktor, bisa jadi karena latar belakangnya lebih kejawen sehingga memang antara kejawen dengan Islam sering terjadi ketidaksepakatan," ujar Anhar saat ditemui CNNIndonesia.com di kediamannya pada Juli lalu.

Lepas dari urusan kejawen, kata Anhar, Soeharto punya kekhawatiran sendiri terhadap kekuatan Islam. Perolehan suara partai Islam pada pemilu 1971 yang mencapai hampir 20 persen dianggap sebuah ancaman.

Realitas ini dinilai tak menyenangkan karena Soeharto berambisi menjadikan Golkar sebagai pemenang tunggal. Sejak itulah Soeharto melarang penggunaan syariat Islam sebagai asas partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

"Memang Soeharto tampaknya ada kekhawatiran terhadap kekuatan Islam itu. Tapi dalam beberapa hal, Islam pada saat tertentu juga melakukan perlawanan," kata Anhar.

Presiden Soeharto. (Foto: REUTERS)

Kendali Orde Baru

Pemerintah bersama DPR belakangan menyepakati pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Soeharto lewat aturan itu berusaha menekan pertentangan berkepanjangan antarideologi dengan melebur sejumlah partai.

Sejumlah partai bercorak Islam (NU, Parmusi, PSII, Perti) melebur jadi satu partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara partai nasionalis-sekuler di luar Islam (PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Murba) melebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Selain dua partai itu, Soeharto melegitimasi satu kelompok politik yang tidak dianggap sebagai partai, tetapi ikut pemilu, yaitu Golongan Karya.

Golkar menjadi mesin kendali politik Orde Baru dan Soeharto.

Di balik layar ada Ali Murtopo, seorang perwira intelijen tentara yang sempat bertugas di Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) --kini dikenal dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Dia disebut berperan besar memenangkan Golkar dalam sejumlah pemilihan umum di masa itu.

Golkar yang merupakan 'tulang punggung' penguasaan politik Orde Baru total tercatat menjuarai enam kali Pemilu, yakni pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Lihat juga: 'Rindu Soeharto dan Cendana Bukan Jaminan Sukses Berkarya'

Militer dan Golkar memang tak dapat dipisahkan di masa orde baru. Masashi Nishihara dalam kajiannya bertajuk Golkar and The Indonesian Elections of 1971 menyatakan, kemenangan Golkar dalam pemilu 1971 merupakan hasil 'operasi' yang dilakukan Soeharto dan para kolega militernya. Tujuannya tak lain agar militer punya alat untuk melegitimasi perannya dalam perpolitikan Indonesia.

"Di masa orde baru, partai Islam memang tidak mendapatkan suara yang signifikan. Di samping karena faktor internal, juga karena intervensi dari pemerintah. Bukan hanya ke parpol, tapi juga ke PNS dan ABRI yang wajib memilih Golkar," ujar Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam saat ditemui CNNIndonesia.com di kantornya akhir Juli lalu.

Situasi politik Orde Baru telah memaksa PPP menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah, misalnya dalam melaksanakan asas tunggal Pancasila dan menanggalkan lambang-lambang Islam. PPP kala itu dilarang kampanye menggunakan simbol Kakbah sebagai lambang partai.

Sementara Golkar terus unggul karena keberhasilan Soeharto yang mengedepankan program-program pembangunan di daerah hingga mengegolkan lima paket Undang-undang (UU) baru di bidang politik berdasarkan Pancasila.

Zainuddin Djafar dalam Soeharto: Mengapa Kekuasaannya Dapat Bertahan Selama 32 Tahun menyebut, para angggota opsus melakukannya dengan cara mengganggu aktivitas PPP, mempersulit akses yang diperlukan untuk kegiatan partai, hingga mengacaukan berbagai pertemuan yang dilakukan.

Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan politik yang membuat fenomena massa mengambang.

Logo Partai Golkar. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)

Yakni melarang partai politik membentuk kepengurusan di daerah pedesaan, sementara Golkar diberi ruang bergerak hingga tingkat dusun. Partai politik baru bisa mendekati masyarakat saat kampanye pemilu.

PPP lambat lain kehilangan identitas sebagai partai Islam dan membuat para pendukungnya semakin kecewa dengan Orde Baru. Peristiwa ini diikuti dengan keluarnya NU dari PPP setelah muktamar di Situbondo pada 1984, yang menyebabkan berakhirnya dukungan politik dari organisasi Islam terbesar di Indonesia.

NU sempat mengeluarkan semacam fatwa yang menyatakan bahwa 'nyoblos' hukumnya wajib, sedangkan yang tidak wajib adalah mencoblos PPP. Bahkan, NU saat itu menganjurkan para anggotanya untuk mencoblos Golkar karena dianggap lebih bermanfaat dan lebih baik untuk NU.

Anhar Gonggong menganggap dominasi kekuasaan telah menciptakan realitas yang cukup janggal atas keberadaan Parpol Islam selama ini. Meski masyarakat Islam menjadi mayoritas di Indonesia, namun secara politik, parpol yang berlandaskan Islam tak pernah unggul.

"Tidak ada pemilu di mana partai Islam menang. Kalau Orde Baru pasti Golkar yang menang, PPP tidak ada artinya," katanya.

Upaya meredam politik Islam zaman Soeharto dalam hal ini berkaca pada kekuatan partai Islam di era Sukarno. Partai Masyumi mampu bersanding dengan Partai Nasional Indonesia dengan selisih tipis. Total perolehan dua partai tersebut hampir mencapai 50 persen suara masyarakat Indonesia.

"Artinya dalam pemilu yang demokratis pun (Pemilu 1955), Islam sebagai kekuatan politik seimbang dengan kekuatan nasionalis dan kekuatan lain," tuturnya.

Soeharto Mendekati Islam

Seiring perjalanan, Soeharto mulai melihat kehadiran Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia tak bisa diabaikan begitu saja. Memasuki akhir 1980-an, Soeharto mulai mendekatkan diri pada kelompok Islam. Menurut Zainuddin mencatat sejumlah alasan yang membuat Soeharto mengevaluasi strateginya menghadapi kelompok Islam.

Pertama, Soeharto melihat gelombang kemajuan kelompok Islam di berbagai bidang sebagai momentum memperkuat kekuasaan. Soeharto saat itu tidak lagi meneruskan perintah pada Komando Jihad untuk melawan kelompok Islam.

Kedua, Soeharto juga menyadari bahwa gelombang kemajuan yang berpengaruh di birokrasi pemerintahan harus tetap dipelihara dan diawasi di bawah dominasi Golkar.

Lepas dari itu, Anhar Gonggong menyoroti melemahnya peran ABRI turut mendorong keberpihakan Soeharto pada kelompok Islam. Terlebih hubungannya dengan mantan Panglima ABRI Jenderal Leonardus Benjamin 'Benny' Moerdani --orang kepercayaan Ali Moertopo-- belakangan memburuk.

"Ketika Soeharto sudah goyang kedudukannya, ABRI tidak terlihat lagi, di situ dia punya strategi menggunakan Islam untuk kekuasannya," kata Anhar.

Pendekatan Soeharto pada kelompok Islam saat itu dimulai dengan pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dipimpin BJ Habibie pada 1990. Tak lama ia juga naik haji bersama keluarganya.

"Saya tidak mau menduga-duga apakah naik haji Soeharto langkah politik atau ibadah, dosa nanti. Prinsipnya sampai saat ini, siapapun yang berkuasa di Indonesia pasti tidak bisa mengabaikan kekuatan Islam," kata Anhar. (asa/asa)

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia